Belum lama ini, masyarakat dikejutkan oleh beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah anak ditemukan di sebuah hotel di Kota Padang. Anak-anak tersebut mengaku telah “dipakai” oleh orang dewasa, dan sebagian besar masih di bawah umur. Peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran hukum. Ini adalah tamparan keras bagi nurani publik, terutama bagi Ranah Minang yang selama ini dikenal sebagai negeri beradat dan beragama.
Kita bangga dengan falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Namun kebanggaan itu akan kehilangan makna jika realitas sosial menunjukkan meningkatnya pelecehan seksual, pergaulan bebas, eksploitasi anak, dan rapuhnya ketahanan keluarga. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: dimanakah salahnya? Apakah sistem pendidikan kita sudah benar-benar membekali generasi muda dengan pengetahuan dan ketahanan moral yang memadai?
Di tengah kegelisahan ini, program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) layak dipandang sebagai salah satu jawaban strategis.
SSK bukan sekadar tambahan materi pelajaran. Ia adalah upaya sistematis mengintegrasikan pendidikan kependudukan, kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga, dan perencanaan masa depan ke dalam budaya sekolah. Artinya, sekolah tidak hanya mengajarkan matematika dan sains, tetapi juga membekali siswa dengan kesadaran tentang risiko perkawinan usia anak, bahaya pergaulan bebas, ancaman kekerasan seksual, serta pentingnya merancang masa depan secara bertanggung jawab.
Mengapa ini penting?
Pertama, kita masih menghadapi persoalan serius terkait perkawinan anak usia dini. Di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat, praktik ini belum sepenuhnya terkendali. Banyak kasus berakar pada rendahnya literasi reproduksi, tekanan sosial, dan minimnya pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang. Anak-anak yang menikah dini sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan, putus sekolah, dan ketidakmatangan emosional.
SSK memberikan edukasi yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi dan dampak sosial-ekonomi perkawinan dini. Pendidikan ini bukan untuk mendorong kebebasan tanpa batas, melainkan justru untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab.
Kedua, generasi muda hari ini hidup di era digital tanpa sekat. Gawai pribadi membuka akses tak terbatas terhadap informasi, termasuk konten pornografi dan kekerasan. Tanpa pendampingan dan filter nilai yang kuat, remaja menjadi sangat rentan. Banyak kasus eksploitasi seksual bermula dari relasi daring yang tidak sehat, manipulasi emosional, hingga ancaman penyebaran konten pribadi.
Sekolah tidak boleh menutup mata terhadap realitas ini. Melalui SSK, sekolah dapat menjadi ruang dialog yang aman dan terbuka. Siswa bisa belajar tentang batasan pergaulan yang sehat, cara melindungi diri dari predator seksual, serta pentingnya menjaga harga diri. Pendidikan yang menghindari topik sensitif justru meninggalkan anak-anak dalam ketidaktahuan.
Ketiga, Indonesia sedang memasuki fase bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Secara teori, ini adalah peluang emas untuk percepatan pembangunan. Namun peluang itu hanya akan menjadi berkah jika generasi mudanya berkualitas—terdidik, sehat, dan bermoral.
Jika tidak, bonus demografi justru berisiko berubah menjadi beban sosial: pengangguran meningkat, kriminalitas bertambah, kekerasan seksual meluas, dan keluarga-keluarga rapuh. Kita tidak bisa berharap pada “bonus” jika investasi pada manusia diabaikan.
SSK berupaya menanamkan kesadaran akan pentingnya perencanaan pendidikan, karier, dan keluarga. Anak-anak diajak berpikir jangka panjang, bukan sekadar mengikuti dorongan sesaat. Inilah fondasi penting bagi lahirnya generasi yang produktif dan berdaya saing.
Namun, pendidikan kependudukan tidak boleh berhenti di ruang kelas formal. Madrasah, pesantren, sanggar belajar, organisasi kepemudaan, hingga pusat kegiatan nagari/desa perlu dilibatkan. Ranah Minang memiliki kekuatan adat dan surau sebagai pusat pembinaan moral. Integrasi nilai kependudukan dengan nilai adat dan agama justru akan memperkuat karakter generasi muda, bukan melemahkannya.
Tentu saja sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Banyak kasus pelecehan dan eksploitasi anak terjadi karena komunikasi dalam keluarga tidak terbangun dengan baik. Anak merasa lebih nyaman bercerita kepada orang asing di dunia maya dibanding kepada orang tuanya sendiri.
Karena itu, program SSK harus disinergikan dengan pembinaan keluarga. Orang tua perlu dibekali keterampilan komunikasi efektif, pemahaman tentang perkembangan remaja, serta kesadaran terhadap risiko dunia digital. Pendidikan terbaik di sekolah akan sia-sia jika tidak didukung lingkungan keluarga yang sehat.
Kita juga perlu keberanian politik dari pemerintah daerah. Implementasi SSK tidak boleh sekadar seremoni atau pelabelan administratif. Diperlukan regulasi daerah, pelatihan guru yang memadai, penyediaan ruang literasi remaja, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Tanpa komitmen yang nyata, program yang baik pun akan kehilangan daya.
Kasus di Kota Padang seharusnya menjadi alarm kolektif. Kita tidak bisa hanya mengutuk pelaku, menyalahkan korban, atau sekadar meluapkan emosi di media sosial. Reaksi sesaat tidak akan menyelesaikan akar masalah. Yang kita butuhkan adalah langkah sistemik dan berkelanjutan.
Sekolah Siaga Kependudukan menawarkan pendekatan preventif—mencegah sebelum terjadi. Dalam banyak hal, mencegah selalu lebih mulia daripada mengobati, dan mendidik selalu lebih kuat daripada menghukum.
Jika kita sungguh ingin Ranah Minang tetap menjadi negeri beradat dan beragama yang sejati, maka investasi terbesar harus diletakkan pada pendidikan generasi mudanya. Bukan hanya pendidikan akademik, tetapi pendidikan kehidupan—yang membekali mereka dengan pengetahuan, moral, dan kemampuan merencanakan masa depan.
Masa depan daerah ini tidak ditentukan oleh seberapa keras kita berbicara tentang moral, tetapi oleh seberapa serius kita menyiapkan generasi penerusnya.
Kini saatnya seluruh pemangku kepentingan—pemerintah daerah, sekolah, keluarga, tokoh adat, dan masyarakat—bergandengan tangan memperkuat implementasi Sekolah Siaga Kependudukan.
Karena “Menjaga Generasi Muda berarti Menjaga Peradaban”.
Oleh : Marwis, SKM, M.Kes (Staf DPPKB Padang Pariaman)
